Saya masih ingat betul rasanya kehilangan uang setara harga motor dalam satu malam di tahun 2021. Waktu itu, saya merasa paling pintar karena sudah punya akun sekuritas dan aplikasi investasi paling canggih. Saya merasa sudah menjadi bagian dari "inklusi keuangan" yang digembar-gemborkan pemerintah.

Nyatanya? Saya cuma sekadar "punya akses", tapi tidak punya "ilmu". Saya membeli saham yang sedang trending di Twitter tanpa tahu cara baca laporan laba rugi. Hasilnya? Nyangkut di harga pucuk dan harus cut loss dengan hati hancur.

Memasuki tahun 2026 ini, saya melihat polanya masih sama, bahkan makin parah. Angka masyarakat yang punya rekening bank, dompet digital, dan akun investasi melonjak tajam. Tapi, kenapa berita tentang jeratan pinjol dan tipu-tipu investasi bodong malah makin liar di grup WhatsApp keluarga kita?

Ironi Angka: Punya Dompetnya, Tapi Tak Tahu Isinya

Data terbaru dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) menunjukkan bahwa indeks inklusi keuangan kita sudah menembus angka di atas 90%. Artinya, hampir semua orang dewasa di Indonesia sudah punya akses ke layanan keuangan digital. Mulai dari kuli bangunan sampai eksekutif di SCBD, semua punya QRIS.

Namun, ada jurang yang sangat mengkhawatirkan. Indeks literasi keuangan kita masih tertatih-tatih, hanya merangkak pelan di angka yang jauh di bawah inklusi. Selisih atau gap ini adalah "zona maut".

Bayangkan Anda memberi kunci mobil Ferrari kepada orang yang bahkan tidak tahu mana pedal rem dan gas. Itulah gambaran masyarakat kita sekarang. Akses (mobil) sudah ada, tapi kemampuan menyetir (literasi) tidak punya. Akhirnya? Tabrakan beruntun di mana-mana.

Masalah Utama: Bukan Kurang Akses, Tapi Kehilangan Akal Sehat

Keresahan yang saya rasakan sebagai penulis finansial selama 5 tahun terakhir adalah melihat bagaimana kemudahan akses malah jadi bumerang. Dulu, mau pinjam uang ke bank itu susahnya minta ampun. Harus ada jaminan, disurvei, dan prosesnya berminggu-minggu.

Sekarang? Modal KTP dan foto selfie, uang 5 juta masuk rekening dalam 10 menit.

Masalahnya, banyak dari kita yang menggunakan akses ini untuk konsumsi, bukan produksi. Tekanan gaya hidup di media sosial membuat orang merasa "butuh" mengganti ponsel tiap tahun dengan cara mencicil. Padahal, dana darurat saja belum punya.

Saya sering berdiskusi dengan sesama investor ritel di Bursa Efek Indonesia (BEI). Banyak yang mengeluh portofolio merah membara. Setelah saya tanya, ternyata alasannya klasik: ikut-ikutan influencer saham yang pamer profit palsu. Ini bukti nyata kalau literasi kita masih di level "katanya", bukan "datanya".

Antara Narasi Pejabat dan Realita Dompet Kelas Menengah

Saya sering membaca pernyataan optimis dari Ibu Sri Mulyani atau pejabat Kemenkeu tentang ketahanan ekonomi kita. Secara makro, mereka benar. Angka pertumbuhan ekonomi stabil, inflasi terkendali. Tapi bagi kita yang di lapangan, rasanya beda.

Apalagi dengan diterapkannya PPN 12% yang mulai terasa dampaknya di awal 2025 dan puncaknya di 2026 ini. Harga barang naik, tapi gaji stagnan. Di sinilah kejujuran intelektual kita diuji. Pejabat bicara angka statistik di CNBC Indonesia, sementara kita bicara cara bertahan hidup sampai akhir bulan.

Kelebihan dari narasi pemerintah adalah mereka berhasil membangun infrastruktur digital yang luar biasa. Kekurangannya? Mereka terlalu fokus pada angka "berapa banyak akun yang dibuka", bukan "seberapa paham pemilik akun tersebut". Edukasi seringkali hanya jadi seremoni potong pita, bukan perubahan perilaku finansial yang mendalam.

Kesalahan Fatal yang Masih Sering Kita Ulangi

Kalau Anda merasa keuangan Anda tidak beres di 2026 ini, coba cek apakah Anda masih melakukan hal-hal ini:

Menganggap Investasi Sebagai Cara Cepat Kaya: Ini racun. Investasi itu cara mengamankan nilai uang di masa depan, bukan mesin pengganda uang instan. Kalau ada yang janji return 10% per bulan tanpa risiko, itu pasti bohong.
Mencampuradukkan Judi dengan Investasi: Fenomena judi online yang dibungkus dengan istilah "trading" masih menghantui. Banyak yang merasa sedang melakukan analisis teknikal, padahal sebenarnya cuma sedang menebak warna lilin di layar.
Utang untuk Gengsi: Menggunakan fitur paylater untuk makan di kafe mahal atau beli baju branded adalah cara tercepat merusak masa depan finansial.

Simulasi Sederhana: Kekuatan Literasi vs Kebodohan Finansial

Mari kita hitung secara logis. Misalkan Anda punya uang dingin 5 juta rupiah.

Skenario A (Tanpa Literasi): Anda masukkan ke platform "investasi titip modal" yang menjanjikan bunga 20% sebulan. Bulan depan, aplikasinya hilang. Uang Anda ludes 100%. Saldo jadi Rp0.
Skenario B (Dengan Literasi): Anda paham risiko. Anda taruh di Reksa Dana Pasar Uang atau SBN (Surat Berharga Negara) yang bunganya mungkin hanya 6% per tahun. Memang tidak bikin kaya mendadak, tapi uang Anda aman dan tumbuh perlahan di atas inflasi.

Mana yang lebih cerdas? Tentu yang B. Tapi sayangnya, narasi yang A lebih laku karena menjual mimpi.

Solusi Realistis: Apa yang Harus Dilakukan Sekarang?

Berhenti berharap pada keajaiban atau bantuan pemerintah yang tidak pasti. Literasi keuangan itu tanggung jawab pribadi. Langkah-langkah kecil ini lebih manjur daripada sekadar baca buku teks:

Audit Arus Kas: Pakai aplikasi atau sekadar catatan di HP. Lihat ke mana larinya uang Anda. Biasanya, kebocoran terbesar ada di biaya langganan yang tidak terpakai dan jajan yang tidak perlu.
Bangun Dana Darurat: Sebelum bicara saham atau kripto, pastikan Anda punya minimal 3-6 kali pengeluaran bulanan di tabungan yang likuid. Ini adalah "pelampung" Anda.
Pelajari Instrumennya Sebelum Beli: Jangan pernah beli aset yang tidak Anda pahami cara kerjanya. Kalau mau main saham, belajar baca laporan keuangan di situs Kontan. Kalau mau beli emas, pelajari spread-nya.
Batasi Paparan Media Sosial: Jika melihat gaya hidup orang lain membuat Anda merasa miskin dan ingin berutang, lebih baik berhenti mengikuti mereka.

Kesimpulan: Literasi Adalah Benteng Terakhir

Angka inklusi yang tinggi tanpa literasi yang mumpuni hanyalah ladang baru bagi para predator finansial. Kita tidak bisa menyalahkan teknologi yang makin cepat, kita yang harus mempercepat cara kita belajar.

Menulis ini membuat saya teringat kembali pada masa-masa sulit saat saya dikejar-kejar penagih hutang hanya karena salah ambil keputusan investasi. Saya tidak ingin Anda merasakan hal yang sama.

Keuangan yang sehat bukan tentang seberapa besar gaji Anda, tapi seberapa kuat kendali Anda atas setiap rupiah yang keluar. Di tahun 2026 yang penuh ketidakpastian ini, literasi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan syarat untuk bertahan hidup.

FAQ (Pertanyaan yang Sering Muncul)

1. Kenapa inklusi keuangan di Indonesia cepat naik tapi literasinya lambat? Karena membuka akun itu mudah (cuma klik-klik di HP), sedangkan belajar manajemen risiko itu butuh waktu, usaha, dan disiplin. Pemerintah dan bank juga lebih gampang mengejar target jumlah nasabah daripada memastikan nasabahnya paham cara kelola uang.

2. Apakah investasi di tahun 2026 masih aman mengingat kondisi ekonomi global? Selalu ada peluang, tapi risikonya juga bergeser. Sekarang bukan lagi soal "beli apa yang naik", tapi "bagaimana mengelola risiko". Instrumen konservatif seperti SBN tetap menarik di tengah fluktuasi pasar saham.

3. Bagaimana cara membedakan investasi legal dan bodong dengan cepat? Gunakan rumus 2L: Legal dan Logis. Cek izinnya di OJK dan pikirkan apakah keuntungannya masuk akal. Kalau bunganya jauh di atas bunga pinjaman bank, Anda wajib curiga.

4. Apakah saya harus melunasi utang dulu baru mulai investasi? Jika utangnya adalah utang konsumtif dengan bunga tinggi (seperti kartu kredit atau pinjol), lunasi itu dulu. Bunga utang tersebut biasanya jauh lebih tinggi daripada potensi keuntungan investasi Anda.

5. Ke mana saya harus belajar literasi keuangan yang tidak membosankan? Ikuti akun-akun yang memberikan analisis data, bukan sekadar pamer harta. Baca laporan resmi dari otoritas dan jangan malas untuk membandingkan informasi dari berbagai media arus utama yang kredibel.

"Literasi Keuangan Indonesia 2026"

Inklusi Keuangan Kita Tinggi, Tapi Kok Rakyatnya Malah Makin Pusing?